Standar Operasional Prosedur
Daftar SOP BKAD INHIL yang dapat diunduh
SOP VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD
Standar operasional prosedur penginputan, penelaahan, asistensi, dan verifikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) berbasis SIPD guna memastikan kesesuaian plafon anggaran dengan Nota Kesepakatan KUA-PPAS sebagai bahan penyusunan Ranperda APBD.
SOP PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG
Standar operasional prosedur permohonan, penelaahan teknis, persetujuan kepala daerah, hingga penandatanganan perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk pinjam pakai pada Pengelola Barang.
SOP PENGGUNAAN GEDUNG ENGKU KELANA DAN LAPANGAN GAJAH MADA TEMBILAHAN
Standar operasional prosedur perizinan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (Gedung Engku Kelana dan Lapangan Gajah Mada Tembilahan) bagi instansi pemerintah, organisasi, maupun masyarakat guna mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan aset, serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah.
SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK
Standar operasional prosedur penerimaan, pencatatan, penelaahan berjenjang, pemberian disposisi pimpinan, hingga pendistribusian dan pengarsipan naskah dinas masuk di lingkungan BKAD Kabupaten Indragiri Hilir berbasis pola klasifikasi arsip.
SOP PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERKADA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Standar operasional prosedur penyusunan, pembahasan legislatif, evaluasi provinsi, hingga penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan Laporan Keuangan Audited BPK RI.
SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI BELANJA BULANAN SKPD
Standar operasional prosedur pelaksanaan pencocokan dan penyelarasan data realisasi belanja bulanan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan BKAD berbasis dokumen pertanggungjawaban serta aplikasi SIPD RI hingga penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Belanja.
SOP SURAT IZIN / CUTI PEGAWAI
Standar operasional prosedur pengajuan dan pemberian izin cuti bagi pegawai (PNS dan PPPK) di lingkungan BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari penyampaian permohonan tertulis, penelaahan berjenjang, penandatanganan surat izin oleh Kepala Badan, hingga pengarsipan serta penyampaian ke BKPSDM.
SOP PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR
Standar operasional prosedur pengelolaan administrasi persuratan keluar di lingkungan BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari penyusunan konsep dinas, koreksi dan penandatanganan pimpinan, hingga penomoran, pengiriman, serta pengarsipan naskah dinas.
SOP KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Standar operasional prosedur pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, mulai dari pendataan nominatif pegawai, pemberkasan, penandatanganan surat pengantar oleh Kepala Badan, hingga pengiriman berkas ke BKPSDM baik secara fisik maupun melalui tautan/aplikasi kepegawaian.
SOP PENYUSUNAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
Standar operasional prosedur penyusunan, pengajuan, dan penetapan Surat Edaran Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berbasis standar harga belanja daerah serta Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
SOP PENYUSUNAN RANPERDA APBD
Standar operasional prosedur penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan, mulai dari penyiapan dokumen RKA-SKPD hingga tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
SOP PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS
Standar operasional prosedur perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berbasis RKPD dan SIPD, mulai dari penyusunan draf awal hingga penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
SOP pengajuan evaluasi dokumen Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran Perubahan APBD ke Gubernur hingga proses penyempurnaan bersama DPRD dan penetapannya menjadi Perda serta Perkada Perubahan APBD.
Standar operasional prosedur pengajuan evaluasi dokumen Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran Perubahan APBD ke Gubernur hingga proses penyempurnaan bersama DPRD dan penetapannya menjadi Perda serta Perkada Perubahan APBD.
SOP EVALUASI DAN PENETAPAN RANPERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD
Standar operasional prosedur pengajuan evaluasi dokumen Ranperda APBD dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD ke Pemerintah Provinsi (Gubernur) hingga penyempurnaan bersama DPRD dan penetapannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
SOP PEMINDAHBUKUAN REKENING KAS DAERAH
Standar operasional prosedur pengalihan dana antar-Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan saldo pada rekening operasional pencairan belanja daerah melalui Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan.
SOP PELAYANAN PENERBITAN SP2D
Standar operasional prosedur pengujian berkas SPP/SPM dari SKPD hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pemindahbukuan dana oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan melalui SIPD RI.
SOP PENCAIRAN ADD, DBH, DAN BKK
Standar operasional prosedur penyaluran dana transfer desa (Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan Khusus) dari pengajuan berkas hingga pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD) berbasis SIPD.
SOP WEBSITE BKAD
Standar operasional prosedur Pengelolaan Website BKAD Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi pada website resmi BKAD, mulai dari pengumpulan data, penyuntingan, verifikasi, publikasi, hingga pengarsipan informasi. SOP ini bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelayanan informasi publik yang efektif.
SOP REKONSILIASI REALISASI PENERIMAAN SKPD
Standar operasional prosedur pengujian, pencocokan, dan penyelarasan data realisasi penerimaan kas SKPD dengan catatan akuntansi BKAD guna menghindari kesalahan pencatatan pada LRA SKPD yang berdampak pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Standar operasional prosedur pengumpulan data, rekonsiliasi belanja/pendapatan dan aset daerah, penyusunan LKPD Unaudited, hingga pemeriksaan oleh BPK RI dan penyelesaian tindak lanjut LHP untuk menghasilkan LKPD Audited.
SOP PERSETUJUAN PERMINTAAN TAMBAH UANG (TU) BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TA 2025
Standar operasional prosedur pengajuan verifikasi berkas permohonan Tambah Uang (TU) oleh SKPD hingga penerbitan dan pengesahan Surat Persetujuan TU oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan mendesak pada SKPD.
SOP PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Standar operasional prosedur perumusan, harmonisasi hukum, fasilitasi, persetujuan Kemendagri, hingga penetapan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman baku penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN
Standar operasional prosedur pengumpulan data, rekonsiliasi berkas pertanggungjawaban OPD, penyusunan, hingga penyampaian laporan keuangan periodik (bulanan, triwulan, dan semesteran) ke instansi pengawas dan pembina pemerintah guna menghindari sanksi penundaan DAU.
SOP PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TA 2025
Standar operasional prosedur pengesahan realisasi keuangan BLUD melalui pengajuan berkas SP3BP hingga penerbitan dan penandatanganan dokumen SP2BP oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) guna mendukung kelancaran penyusunan laporan keuangan SKPD.
SOP PEMINDAHBUKUAN REKENING KAS DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TA 2025
Standar operasional prosedur pengalihan dana kas daerah antar-rekening kas umum daerah untuk menjamin ketersediaan likuiditas pada rekening penampung belanja sebelum dieksekusi oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan.
SOP PELAYANAN PENERBITAN SP2D BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH TA 2025
Standar operasional prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar pengajuan berkas SPP/SPM dari SKPD melalui penatausahaan SIPD RI hingga transfer realisasi pembayaran oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan.