Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Senin (25/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, S.E., M.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Tantawi Jauhari, M.M, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, S.E., M.Si selaku pihak pertama dan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Sugito, S.H selaku pihak kedua.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengenai Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum serta Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adapun tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan penertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus mendukung penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset daerah baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Jaksa Pengacara Negara akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, audit hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset maupun keuangan daerah.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan perlindungan hukum dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.